Kabinet Nasir
Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Natsir.Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi.Perdana menteri kabinet ini adalah Moh.Natsir.Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asaat, Mr. Moh. Roem, Ir. Juanda, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Kelebihan yang ada dalam program kabinet Natsir disaat sedang menjabat sebagai Kabinet Indonesia Pertama pada masa Parlementer adalah dari komposisinya dapat melihat bahwa para menteri pada umumnya terdiri dari orang-orang yang masuk grup administraror. Kabinet ini berlangsung antara 7 September 1950-1923.Pemimpin kabinet Moh. Natsir (Partai Masyumi). Program kerja Kabinet Natsir:
- Melaksanakan Pemilu untuk memilih anggota Konstituante
- Menyempurnakan struktur pemerintahan dan kelengkapan Negara
- Menstabilkan keamanan negara
- Reorganisasi angkatan perang
- Menyelesaikan masalah Irian Barat
Kabinet Natsir memiliki beberapa keunggulan yaitu kehidupan ekonomi masa ini cukup baik karena adanya perang Korea yang mengakibatkan hasil produksi Indonesia seperti karet mendapatkan pasaran yang baik.Hubungan kabinet dengan pimpinan militer baik karna KSAP Simatupang dengan KSAD Nasution termasuk anggota golongan administrator. Selain kelebihan terdapat juga kelemahan dari kabinet Natsir yaitu parlemen (sementara) yang diketuai oleh Sartono (PNI) merupakan lawan bukan patner kerjanya, banyak anggota parlemen yang menuduh bahwa pemerintah pada dasarnya terlalu meremehkan parlemen yang dianggap tidak bisa menjalankan tugas dan melanjutkan politik kolonial. Selain itu kabinet juga sering mengeluarkan UU darurat.Sikap Kabinet Natsir mencerminkan golongan adminisator yang berkebalikan dengan sikap golongan penganjur persatuan yang dipelopori oleh Presiden Soekarno.Pada masa Kabinet Natsir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950.Namun, perundingan ini menemui jalan buntu, Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo (PNI) menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951, kemudian Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno
Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman mepakan kabinet kedua pada masa Demokrasi Liberal yang berlangsung antara 26 April 1951-23 Februari 1952 yang dipimpin oleh dr. Sukiman dari partai Masyumi.Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan DR. Sukiman (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI).Kabinet Sukiman kurang bersifat administrator seperti Kabinet Natsir.Kabinet ini merupakan saingan dari Kabinet Natsir tetapi mereka dekat dengan Presiden.Program kerja kabinet Sukiman meneruskan dari program kerja kabinet Natsir yaitu:
- Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara
- Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangkapendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
- Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
- Menyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
- Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
- Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya
Kelebihan kabinet sukiman yaitu Kabinet menaruh perhatian atas usaha memajukan perusahaan kecil.Selanjutnya yang lebih mengagumkan lagi adalah perluasan pendidikan yang cepat ke seluruh pelosok tanah air dan berdirinya berbagai macam sekolah dari berbagai tingkat.Kelemahan dari Kabinet Sukiman yaitu hubungan yang kurang baik dengan militer berakibat terhadap sikap manis Menteri Kehakiman Yamin terhadap para tahanan politik yang terkena tindakan penangkapan pada jaman pemerintahan Hatta dan Natsir karena tuduhan terlibat dalam kerusuhan. Tindakan Yamin mendapat celaan keras dari berbagai pihak sehingga ia mengundurkan diri dan hampir semua tahanan yang telah dibebaskannya ditahanan kembali. Kabinet Sukiman programnya berpegang pada prinsip politik bebas dan aktif tetapi dalam prakteknya terlalu cenderung ke Amerika Serikat. Kecenderungan ini terlihat pada penandatanganan naskah yang dirancang Amerika. Kelemahan lainnya yaitu pengankatan Sewaka menjadi Menteri Pertahanan yang tidak disenangi, karena kewibawaanya dinilai kurang. Kemudian kalangan masyarakat mulai mendengar adanya krisis moral yang ditandai oleh korupsi dan kegemaran akan barang-barang mewah, sementara harga beras menunjukkan tanda-tanda naik. Sebelum melaksanakan penerusan kabinet Natsir, kabinet Sukiman jatuh tanggal 23 Februari 1952 karena mosi tidak percaya DPR mengenai program bantuan militer Amerika Serikat Mutual Security Act yang dianggap menyalahi politik luar negeri bebas aktif Indonesia karena pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act (MSA) atau undang-undang kerja sama keamanan. Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat.Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman.Akhirnya Kabinet Sukiman Jatuh dan mengembalikkan mandatnya kepada presiden.
Kabinet Wilopo
Berlangsung antara 30 Maret 1952-3 Juni 1953 dipimpin oleh Mr. Wilopo (PNI).Program kerja kabinet Wilopo meneruskan program kerja Kabinet Sukiman dan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.Program kerja Kabinet Wilopo yaitu:
- Mempersiapkan pemilihan umum
- Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia
- Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
- Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
- Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif
Kelebihan Kabinet Wilopo yaitu perkembangan tambang minyak yang menguntungkan sehingga mengimbangi kemerosotan ekspor hasil bumi.Meluasnya korupsi dan kemewahan dibatasi.Tetapi dengan terjadinya kericuhan di kalangan militer usaha memulihkan keamanan terutama di Jawa Barat dan Sulawesi tidak berhasil.Sedangkan kekurangannya membuat jurang pemisah antara Masyumi dan PNI makin melebar.Kekalahan Wilopo berarti kemenangan golongan penganjur persatuan yang begitu tidak rukun dengan tokoh-tokoh Masyumi terutama grup Natsir. Peristiwa 17 Oktober 1952 memiliki peran dalam perkembangan ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara dan campur tangan parlemen atas persoalan-persoalan militer. Perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan sehingga penerimaan devisa menurun
Kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah, adanya peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen, dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara
Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan.Pada masa Kabinet Sukiman, Mr. Iskaq Cokroadisuryo (menteri dalam negeri) menyetujui dikembalikan tanah Deli Planters Vereeniging (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya.Namun, selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh para petani.
Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo.Polisi pada tanggal 16 Maret 1953 mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan lima orang petani terbunuh. Peristiwa-peristiwa tersebut mendapatkan sorotan yang tajam dari pers maupun dari parlemen.Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo.Akhirnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandat kepada presiden. (afn)
إرسال تعليق